JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyatakan dukungan terhadap penguatan Satu Data Indonesia dengan menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bersama Kementerian PPN/Bappenas, Senin (26/1/2026), di Jakarta.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, kolaborasi lintas sektor ini bukan sekadar seremoni, melainkan tuntutan serius dalam pembangunan nasional. “Pembangunan tidak bisa lagi bertumpu pada asumsi. Data harus akurat, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, kebijakan berisiko meleset dan boros,” tegas Rachmat.
Pelindo, sebagai BUMN strategis di sektor kepelabuhanan dan logistik, dinilai memegang peran penting dalam ekosistem data nasional. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menekankan bahwa pengelolaan data bukan pilihan, melainkan keharusan.
“Tanpa data yang rapi dan terstandar, efisiensi layanan pelabuhan hanya jargon. Kolaborasi Satu Data ini harus berdampak nyata pada kinerja dan layanan,” ujar Arif.
Ia menambahkan, Pelindo berkomitmen menyelaraskan sistem data perusahaan dengan kebijakan nasional agar perencanaan pembangunan dan layanan logistik tidak lagi berjalan parsial. “Jika data masih terpecah-pecah, maka daya saing logistik nasional akan terus tertinggal,” pungkasnya.
Langkah Pelindo ini diharapkan memperkuat integrasi data lintas sektor dan mendorong pembangunan berbasis bukti, bukan sekadar narasi kebijakan.
Editor : Redaksi