x gobrand.id skyscraper
x gobrand.id skyscraper

Tarif Tinggi AS Picu Alarm Industri Energi Terbarukan Indonesia

Avatar Redaksi

Energi

GoBrand.id - Kebijakan bea masuk sementara sebesar 104,38 persen terhadap produk sel dan panel surya asal Indonesia oleh Amerika Serikat memicu kritik keras dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah bersikap tegas dan tidak tunduk pada tekanan dagang yang dinilai merugikan industri nasional.

Menurut Rivqy, pengenaan countervailing duties bukan sekadar persoalan tarif, tetapi menyangkut posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Ia menilai respons pemerintah harus melampaui diplomasi formal dan segera diikuti langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar ekspor.

“Diversifikasi tujuan ekspor harus dipercepat. Jangan sampai Indonesia terlihat mudah ditekan dalam perdagangan internasional,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Rivqy menilai kebijakan tarif tinggi tersebut berpotensi menekan daya saing produk energi terbarukan Indonesia di pasar internasional, sekaligus mempersempit ruang pertumbuhan industri dalam negeri. Ia meminta pemerintah membuka akses pasar baru di Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa sebagai strategi mitigasi jangka menengah.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat menetapkan bea masuk sementara terhadap impor sel dan panel surya dari Indonesia, India, dan Laos. Kebijakan itu disebut sebagai respons atas dugaan subsidi pemerintah pada industri surya di negara-negara tersebut. Mengutip laporan Reuters, tingkat tarif ditetapkan 125,87 persen untuk India, 104,38 persen untuk Indonesia, dan 80,67 persen untuk Laos.

Komisi VI menilai langkah sepihak tersebut menunjukkan meningkatnya proteksionisme perdagangan global yang berpotensi merugikan negara berkembang. DPR meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap industri strategis nasional, khususnya sektor energi baru terbarukan, agar tidak tersandera kebijakan dagang negara lain.

Rivqy menegaskan, sikap tegas diperlukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. “Perdagangan internasional harus berlangsung setara. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa Indonesia bukan pasar yang mudah ditekan,” katanya.

Artikel Terbaru
Sabtu, 19 Sep 2026 23:04 WIB | Pasar Modal

PINTU Perkenalkan VIP Private dan Perluas Akses Tokenized Assets via Kolaborasi Ondo Finance

GoBrand.id - PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset crypto yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggelar Pintu VIP ...
Sabtu, 19 Sep 2026 22:54 WIB | Keuangan

PT AXA Financial Indonesia Dirikan AXA Sharia Life Insurance

GoBrand.id - PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) memperkuat komitmennya untuk menghadirkan pilihan perlindungan asuransi yang semakin relevan ...
Jumat, 18 Sep 2026 08:31 WIB | Lifestyle

JICAF 2026 Mempertemukan Beragam Dunia dalam ‘The World We Draw’

GoBrand.id - Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF) 2026 resmi dibuka dengan membawa semangat The World We Draw, sebuah gagasan yang melihat ...
Kamis, 17 Sep 2026 08:17 WIB | Perbankan

blu by BCA Digital Rayakan 5 Tahun, Dongkrak Lonjakan Transaksi Gaya Hidup dan Pembayaran Global

GoBrand.id - Merayakan perjalanan lima tahun dalam mengawal transformasi perbankan digital di Indonesia, PT Bank Digital BCA (BCA Digital) mengumumkan ...
Kamis, 17 Sep 2026 07:56 WIB | Kesehatan

Prodia Raih Sertifikasi ISO 14001:2015 Berkat Perkuat Tata Kelola dan Komitmen Lingkungan

GoBrand.id – PT Prodia Widyahusada Tbk (“Prodia”, IDX: PRDA) terus memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan melalui tata kelola operasional yang bertanggung j ...
Kamis, 17 Sep 2026 07:36 WIB | Keuangan

ShopeePay Bersama Bank Indonesia Dorong Manfaat Penggunaan QRIS bagi Pengguna dan UMKM

GoBrand.id - QRIS semakin menjadi bagian dari transaksi sehari-hari masyarakat Indonesia, seiring penggunaannya yang semakin luas di berbagai merchant dan ...