GOBRAND.ID - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Nusa Tenggara Timur, Abraham Liyanto, mengkritik implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum efektif dan tidak tepat sasaran di sejumlah daerah.
Menurut Abraham, secara konsep program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, khususnya pelajar. Namun pelaksanaannya di lapangan justru memunculkan berbagai persoalan. “Dari segi ide dan gagasan program ini sangat baik, bahkan sudah diterapkan di beberapa negara. Tetapi dalam praktiknya saya melihat tidak tepat sasaran dan menimbulkan banyak masalah di lapangan,” ujar Abraham di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Anggota Komite I DPD RI itu menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan pelaksanaan program di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti NTT, Papua, dan Maluku. Ia menilai daerah-daerah tertinggal justru belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut.
Abraham mencontohkan kasus tragis seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT, yang bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Ironisnya, kata dia, sekolah tersebut belum tersentuh program MBG.
Di sisi lain, ia menyoroti potensi besar anak-anak dari daerah tertinggal yang mampu berprestasi di tingkat dunia. Salah satunya adalah Caesar Hendrik Meo Tnunay atau Nono, siswa asal NTT yang menjuarai kompetisi matematika sempoa internasional pada 2022.
“Saya yakin jika MBG diprioritaskan ke daerah 3T, akan banyak lahir Nono-Nono baru. Tapi kalau program ini justru lebih banyak dibagikan di kota-kota besar yang relatif mampu, tentu sasarannya keliru,” tegasnya.
Selain soal sasaran, Abraham juga menyoroti tata kelola program yang dinilai kurang melibatkan masyarakat setempat. Ia menyebut dalam pelaksanaan di lapangan justru banyak pihak di luar lingkungan sekolah yang terlibat, mulai dari relawan hingga kelompok tertentu yang dinilai tidak memahami kondisi daerah.
“Jangan sampai muncul kesan program ini sekadar bagi-bagi proyek atau uang untuk kelompok tertentu. Program sebesar ini harus transparan dan melibatkan masyarakat lokal,” katanya.
Ia juga menilai skema distribusi makanan yang mewajibkan satu dapur melayani hingga 3.000 siswa berpotensi menimbulkan persoalan logistik, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti NTT.
Menurutnya, jarak antar sekolah di sejumlah daerah bisa mencapai puluhan kilometer dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga proses distribusi makanan berisiko terlambat dan kualitas makanan menurun.
Sebagai solusi, Abraham mengusulkan agar skala produksi dapur diperkecil, misalnya hanya melayani 500 hingga 1.000 siswa. Ia juga mendorong agar kantin sekolah serta pelaku UMKM setempat dilibatkan sebagai bagian dari dapur penyedia makanan.
“Kalau kantin sekolah dan UMKM dilibatkan, makanan bisa dimasak lebih dekat dengan siswa sehingga distribusinya lebih cepat dan manfaat ekonominya juga dirasakan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Abraham berharap pemerintah segera mengevaluasi manajemen program MBG agar tujuan meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia benar-benar tercapai.
Editor : Redaksi