Jakarta, GoBrand - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi layanan publik nasional melalui penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Digitalisasi kependudukan ini bukan hanya mempermudah pelayanan publik, melainkan juga membuka jalan bagi integrasi lintas sektor seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
CEO Privy, Marshall Pribadi menyebutkan, peran IKD sangat strategis dalam mendorong kepercayaan pada transaksi digital. “Privy sebagai PSrE bertanggung jawab untuk menjamin keautentikan, integritas, dan nirsangkal dari tanda tangan elektronik yang diterbitkannya. Artinya ada jaminan kepercayaan pada transaksi elektronik bagi dunia ekonomi dan bisnis seperti di sektor perbankan misalnya. IKD ini berisi data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga yang terverifikasi secara digital,” ujar Marshall melalui keterangan tertulis baru-baru ini.
Menurut Marshall, penggunaan IKD yang terintegrasi dengan sertifikat elektronik memberikan perlindungan atas keaslian dokumen serta keamanan data. “Dengan sistem yang ada pada Privy, pelayanan digital di sektor perbankan maupun kebutuhan masyarakat bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Tidak hanya menghemat waktu, tapi juga menghadirkan kepercayaan digital,”tambahnya.
Marshall bahkan menilai sistem kependudukan Indonesia sudah selangkah lebih maju dibandingkan negara maju seperti Australia. “Di Australia belum ada single identity number atau NIK, sehingga data masih tersebar di berbagai negara bagian tanpa jaminan integrasi. Boleh dikatakan, sistem Dukcapil Indonesia jauh lebih canggih,” ungkap Marshall.
Penguatan IKD menjadi tonggak penting menuju Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi digital yang inklusif. Melalui integrasi data kependudukan, layanan publik dapat diakses secara lebih cepat, transparan, dan tepercaya.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menegaskan, IKD memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik maupun privat. “IKD mempermudah pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, dapat digunakan untuk verifikasi layanan publik seperti sekolah, perbankan, bantuan sosial, dan BPJS,” ungkap Teguh dalam acara diskusi Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025 di Jakarta, baru-baru ini.
Teguh menambahkan, peningkatan kualitas data kependudukan harus ditopang dengan infrastruktur yang andal. “Data kependudukan punya peran strategis dan merupakan jantung berbagai kegiatan negara. Karena itu, penguatan jaringan server dan data center yang mengacu pada standar cyber security mutlak diperlukan,” ujar Teguh.
Sementara itu Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum menegaskan, data kependudukan sejatinya bersifat dinamis. “Data ini membutuhkan pembaruan rutin karena mencakup hal-hal seperti perpindahan alamat, perubahan status pernikahan, hingga riwayat pendidikan. Sementara data statis, seperti NIK dan tanggal lahir, tetap sama,” jelasnya.
Menurut Handayani, keberadaan data dinamis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan publik. “Perubahan akibat kelahiran, kematian, maupun mobilitas penduduk harus terkelola dengan baik agar kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Transformasi ini bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang semakin mudah mengakses hak-haknya. Dengan basis data kependudukan yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi rujukan global dalam tata kelola digital di era modern.
Editor : Redaksi