JAKARTA, GoBrand - Komite II DPD RI mendorong penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap program pertanian. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/9/2025).
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, menegaskan sejumlah persoalan yang masih membayangi sektor pertanian, mulai dari keterbatasan irigasi, konflik lahan, distribusi pupuk yang tidak merata, rendahnya regenerasi petani, hingga tingginya ketergantungan pada benih impor. “Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah 12 tahun berjalan, namun implementasinya belum optimal,” ujarnya.
Menteri Pertanian menyampaikan bahwa pada 2025 kementeriannya mengalokasikan Rp29,43 triliun untuk program strategis seperti cetak sawah, optimalisasi lahan, dan pola tanam tumpang sisip. Sedangkan rencana kerja 2026 difokuskan pada peningkatan produksi pangan pokok, hilirisasi komoditas strategis, dan pengurangan ketergantungan impor.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menekankan bahwa pangan kini menjadi isu kedaulatan, bukan sekadar tata niaga. “Kita memiliki potensi besar dari lahan dan sumber daya manusia. Tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan potensi itu untuk kedaulatan pangan,” katanya.
Anggota DPD RI asal Papua Selatan, Sularso, menyoroti masalah infrastruktur jalan usaha tani yang meningkatkan biaya produksi. Menanggapi hal itu, Sudaryono menyebut perbaikan infrastruktur akan dimasukkan dalam anggaran 2026 bagi daerah yang berkomitmen menjaga lahan pertanian.
Menutup rapat, Badikenita menegaskan komitmen DPD RI dalam memperjuangkan kebijakan pertanian yang berpihak kepada petani. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang menargetkan penanaman serentak bibit jagung di lahan 500 ribu hektare di Bengkulu, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.
Editor : Redaksi