JAKARTA, GoBrand.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti lemahnya regulasi daerah dalam pemberdayaan koperasi yang dinilai belum adaptif dengan potensi lokal dan justru saling bertabrakan. Kondisi tersebut disebut berisiko menghambat koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat.
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menegaskan koperasi tidak akan tumbuh jika dibebani regulasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. “Masih banyak perda dan kebijakan yang saling tumpang tindih, baik soal keuangan, kewenangan, maupun teknis. Ini membuat koperasi sulit berkembang,” ujar GKR Hemas dalam rapat BULD DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai pendekatan regulasi yang terlalu seragam dan tidak fasilitatif justru bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Harmonisasi aturan pusat–daerah, kata dia, menjadi syarat mutlak agar koperasi benar-benar berdaya.
Senada, Ketua BULD DPD RI Stevanus BAN Liow mengungkapkan temuan bahwa tidak semua daerah memiliki perda khusus koperasi. “Ini berbahaya. Tanpa dasar hukum yang kuat, koperasi mudah terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.
Stevanus juga mengkritisi kebijakan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai belum matang. “Skema pembiayaan dan pembagian peran antar kementerian harus jelas. Dana Desa seharusnya tidak dibebani untuk KMP,” ujarnya.
DPD RI mengingatkan penyeragaman model koperasi berpotensi mengabaikan karakter dan potensi daerah, bahkan melemahkan prinsip dasar koperasi. “Koperasi jangan direduksi hanya jadi gerai sembako. Harus memberi nilai tambah dan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Stevanus.
Sementara itu, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyatakan pemerintah mencatat seluruh masukan DPD RI. “Program KMP dirancang sebagai intervensi strategis untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan kerja, dengan melibatkan lintas kementerian,” ujarnya.
DPD RI menegaskan akan terus mengawal pembenahan regulasi agar koperasi tidak menjadi korban kebijakan yang tumpang tindih dan benar-benar berfungsi sebagai kekuatan ekonomi daerah.
Editor : Redaksi