x gobrand.id skyscraper
x gobrand.id skyscraper

OJK Diminta Bertindak Cepat Tangani Gagal Bayar Dana Syariah

Avatar Redaksi

News

JAKARTA, GoBrand.id - Kasus gagal bayar yang menimpa PT Dana Syariah Indonesia menimbulkan keresahan di kalangan investor. Platform investasi berbasis peer to peer lending itu dilaporkan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pendana selama empat bulan terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB Tommy Kurniawan mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera turun tangan memastikan dana investor tetap aman.

“OJK harus mendesak Dana Syariah menunaikan kewajibannya kepada para investor. Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk bagi ekosistem investasi syariah di Indonesia,” ujar Tommy Kurniawan, Kamis (23/10/2025).

Tommy — yang akrab disapa Tomkur — menilai, kasus ini menjadi peringatan penting bagi dunia investasi syariah. Menurutnya, label “syariah” tidak boleh hanya menjadi strategi pemasaran, tetapi juga harus mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab penuh terhadap investor.

“OJK sebagai lembaga yang memberi izin operasi harus segera berkoordinasi dengan manajemen Dana Syariah dan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik,” tegasnya.

Diketahui, Dana Syariah telah terdaftar di OJK sejak 2018 dan resmi berizin pada 2021. Namun sejak kasus gagal bayar mencuat, para pendana mengaku sulit berkomunikasi dengan perusahaan. Kantor pusat di Jakarta disebut tutup dengan alasan Work From Home (WFH), sementara respons di kanal resmi hanya bersifat normatif.

Manajemen Dana Syariah mengklaim keterlambatan pembayaran disebabkan oleh penunggakan dari penerima pembiayaan (borrower). Namun Tomkur meminta OJK menginvestigasi klaim tersebut secara menyeluruh.

“Kalau memang ada borrower menunggak, apakah semuanya? Transparansi penting agar publik tidak berspekulasi,” ujarnya.

Tomkur juga mendorong OJK memperketat pengawasan terhadap langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan perusahaan, termasuk penagihan ke borrower dan penjualan agunan.

“OJK harus memastikan langkah-langkah itu nyata dan efektif. Jangan sampai investor menunggu tanpa kepastian. Dana mereka harus dikembalikan,” pungkasnya.

Artikel Terbaru
Senin, 30 Mar 2026 06:33 WIB | News

Dukung Program Pemerintah, Kinerja BSI Solid Awal 2026 

GoBrand.id - Kinerja PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menunjukkan kinerja solid pada awal 2026. Langkah Perseroan mengakselerasi digital, ...
Senin, 30 Mar 2026 06:26 WIB | Perbankan

Bank Muamalat bersama BMM Gelar Program Pemberdayaan Difabel Batik Ciprat Karangpatihan di Ponorogo Jawa Timur

GoBrand.id – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Baitulmaal Muamalat (BMM) berkomitmen meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas lewat Program P ...
Senin, 30 Mar 2026 05:31 WIB | News

Pantauan Volume Lalu Lintas Ruas Tol ASTRA Infra H+6 Lebaran

GoBrand.id - Memasuki akhir periode mudik dan balik Lebaran 2026, terpantau volume kendaraan yang cukup tinggi melintasi ruas tol Tangerang-Merak, ...
Minggu, 29 Mar 2026 16:14 WIB | Ekonomi dan Bisnis

Peran Mitsubishi Electric dalam Mendukung Industri Modern: Teknologi Otomasi di Balik Produk Sehari-hari

GoBrand.id - Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, masyarakat semakin terbiasa dengan berbagai produk yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih ...
Minggu, 29 Mar 2026 12:59 WIB | News

Teh Celup Sosro Bagikan 6.700 Paket Berbuka di Sumatera Utara dan Aceh

GoBrand.id - Sumatera Utara & Aceh, 27 Maret 2026 - Ramadan menjadi momen yang menghidupkan semangat berbagi dan kebersamaan di tengah masyarakat. Melalui ...
Minggu, 29 Mar 2026 06:52 WIB | News

Jobstreet by SEEK Ungkap Cara Meredam Tren Resign Pasca-THR

GoBrand.id – Berakhirnya masa libur Lebaran dan cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) kerap menandai dimulainya "musim semi" bagi para pencari kerja. Tren p ...