x gobrand.id skyscraper
x gobrand.id skyscraper

OJK Diminta Bertindak Cepat Tangani Gagal Bayar Dana Syariah

Avatar Redaksi

News

JAKARTA, GoBrand.id - Kasus gagal bayar yang menimpa PT Dana Syariah Indonesia menimbulkan keresahan di kalangan investor. Platform investasi berbasis peer to peer lending itu dilaporkan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pendana selama empat bulan terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB Tommy Kurniawan mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera turun tangan memastikan dana investor tetap aman.

“OJK harus mendesak Dana Syariah menunaikan kewajibannya kepada para investor. Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk bagi ekosistem investasi syariah di Indonesia,” ujar Tommy Kurniawan, Kamis (23/10/2025).

Tommy — yang akrab disapa Tomkur — menilai, kasus ini menjadi peringatan penting bagi dunia investasi syariah. Menurutnya, label “syariah” tidak boleh hanya menjadi strategi pemasaran, tetapi juga harus mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab penuh terhadap investor.

“OJK sebagai lembaga yang memberi izin operasi harus segera berkoordinasi dengan manajemen Dana Syariah dan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik,” tegasnya.

Diketahui, Dana Syariah telah terdaftar di OJK sejak 2018 dan resmi berizin pada 2021. Namun sejak kasus gagal bayar mencuat, para pendana mengaku sulit berkomunikasi dengan perusahaan. Kantor pusat di Jakarta disebut tutup dengan alasan Work From Home (WFH), sementara respons di kanal resmi hanya bersifat normatif.

Manajemen Dana Syariah mengklaim keterlambatan pembayaran disebabkan oleh penunggakan dari penerima pembiayaan (borrower). Namun Tomkur meminta OJK menginvestigasi klaim tersebut secara menyeluruh.

“Kalau memang ada borrower menunggak, apakah semuanya? Transparansi penting agar publik tidak berspekulasi,” ujarnya.

Tomkur juga mendorong OJK memperketat pengawasan terhadap langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan perusahaan, termasuk penagihan ke borrower dan penjualan agunan.

“OJK harus memastikan langkah-langkah itu nyata dan efektif. Jangan sampai investor menunggu tanpa kepastian. Dana mereka harus dikembalikan,” pungkasnya.

Artikel Terbaru
Kamis, 06 Nov 2025 15:35 WIB | Energi

Tancap Gas, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mulai membangun injection point di Pagardewa, Sumatera Selatan, sebagai bagian dari inisiatif pengembangan proyek strategis ...
Selasa, 04 Nov 2025 20:37 WIB | Keuangan

ACC Luncurkan Mobile Branch untuk Perluas Akses Pembiayaan di 2026

ACC Mobile Branch dirancang sebagai kantor pelayanan penjualan bergerak ...
Selasa, 04 Nov 2025 20:27 WIB | News

DPR Ingatkan Pemerintah, Sistem Rayonisasi Harga Beras Bisa Ciptakan Kesenjangan Baru

Harga beras di semua daerah harus sama. Tidak boleh ada perbedaan dengan sistem rayonisasi. ...
Sabtu, 01 Nov 2025 13:27 WIB | Property

Kolaborasi Indonesia–Jepang Hadirkan Vireya, Hunian Premium Bernuansa Tropis di BSD City

Vireya menjadi langkah visioner dalam memperluas pengembangan BSD City. ...
Sabtu, 01 Nov 2025 13:22 WIB | Energi

PLN Gandeng Perusahaan Brasil Kembangkan PLTA, Dukung Transisi Energi Bersih

Presiden Prabowo menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis antara dua kekuatan ekonomi besar di kawasan selatan dunia (global south). ...
Kamis, 30 Okt 2025 15:35 WIB | News

Klinik Patria Resmi Dibuka, Langkah Nyata Malang Autism Center dalam Meningkatkan Inklusi Layanan Disabilitas

Malang Autism Center (MAC) secara resmi membuka Klinik Fisioterapi Patria.  ...