SURABAYA, GoBrand.id - Penguatan literasi di Jawa Timur dinilai perlu diarahkan pada pemerataan akses, bukan sekadar menambah koleksi buku dan memperbaiki fasilitas perpustakaan.
Komisi X DPR RI mendorong agar perpustakaan mampu menjadi ruang belajar yang terbuka dan relevan bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di desa, wilayah pesisir, hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal itu menjadi salah satu fokus Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan/Literasi Komisi X DPR RI ke Jawa Timur pada 20-22 Agustus 2026.
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, perpustakaan tidak lagi cukup diposisikan sebagai tempat menyimpan atau meminjam buku. Perannya harus berkembang menjadi ruang yang membantu masyarakat meningkatkan kemampuan literasi di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi.
"Perpustakaan harus kita dorong menjadi ruang belajar masyarakat. Bukan hanya menyediakan buku, tetapi juga membangun kecakapan literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengolah informasi," ujar Adela.
Menurutnya, pembangunan ekosistem literasi membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penulis, serta penerbit perlu terlibat agar program literasi tidak berjalan secara parsial.
Pasalnya, keberhasilan literasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya buku yang tersedia. Kualitas layanan, kompetensi tenaga perpustakaan, kemudahan akses, serta keberlanjutan program juga menjadi faktor penting.
"Jangan sampai kita hanya berbicara tentang gedung perpustakaan atau jumlah koleksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," katanya.
Minat Baca Tinggi, Pembangunan Literasi Perlu Diperkuat
Data dalam TOR kunjungan kerja menunjukkan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Jawa Timur pada 2024 mencapai 77,15. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional.
Namun, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Timur pada 2025 tercatat 56,29.
Adela mengatakan capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya memiliki kebiasaan membaca, tetapi juga harus mampu memahami dan menggunakan informasi untuk kebutuhan sehari-hari.
"Angka-angka ini harus kita lihat secara utuh. Kita ingin masyarakat bukan hanya gemar membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup," tuturnya.
Komisi X DPR turut menyoroti ketimpangan akses layanan perpustakaan. Masyarakat di wilayah 3T, pesisir, desa, serta kelompok yang memiliki keterbatasan akses perlu mendapat perhatian lebih besar.
Selama kunjungan kerja, Komisi X menggali berbagai persoalan yang dihadapi perpustakaan daerah. Beberapa di antaranya menyangkut anggaran, sarana dan prasarana, koleksi, sumber daya manusia, kualitas pelayanan, hingga jangkauan layanan kepada masyarakat.
Berbagai temuan dan masukan dari Jawa Timur akan menjadi bahan evaluasi Komisi X DPR dalam menyusun dorongan kebijakan pembangunan literasi yang lebih efektif.
"Kami ingin mendapatkan gambaran faktual dari daerah. Dari sana kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan dukungan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan," kata Adela.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar pembangunan literasi dapat berjalan berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
"Literasi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan dan anggarannya harus dipastikan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata," pungkasnya.
Editor : Wijaya Kusuma